Jumat, 30 Oktober 2026 Indeks RSS Login Redaksi
Indeks Berita
TERKINI:
Mukarramah Fadhlullah Dorong Penguatan Kader PKK dan Gotong Royong di Aceh Tenggara Mukarramah Fadhlullah Ajak Pokja Bunda PAUD Perkuat Layanan Pendidikan Anak Usia Dini Manajemen RSUDZA Tegaskan Persoalan CCTV Ditindaklanjuti, Pelayanan Tetap Profesional Mukarramah Fadhlullah Perkuat Gerakan Bunda PAUD di Gayo Lues Kak Na Berikan Motivasi dan Semangat kepada Anak Binaan di LPKA Lambaro Muaythai Aceh Menggila di Malaysia, Borong 4 Emas dan 2 Perak di Kejuaraan Internasional Pemulihan Lahan Pertanian Aceh Jadi Fokus Pembahasan Nektu dan Plt Kadistanbun Pj Sekda Aceh Sampaikan Nota Keuangan dan Rancangan APBA 2027 dalam Rapat Paripurna DPRA Wagub Aceh Hadiri Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H dan Doa Bersama Peringati Satu Tahun Bencana Banjir dan Longsor di Dataran Tinggi Gayo Hadiri Verifikasi Lapangan Evaluasi PUG, Pj. Sekda Aceh Dorong Pembangunan Responsif Gender
Umum

Dek Fadh Minta Kerja Sama Pemkab agar Pembangunan Huntap Tuntas pada 2027

Dek Fadh Minta Kerja Sama Pemkab agar Pembangunan Huntap Tuntas pada 2027

FOKUSSOROT.COM | BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, atau akrab disapa Dek Fadh meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat kerja sama untuk memastikan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana dapat dituntaskan sesuai target pada 2027.

Hal itu disampaikan Dek Fadh saat memberikan arahan dalam rapat pemutakhiran Rencana Induk (Renduk) kebutuhan rumah pascabencana di Aceh secara virtual dari Kantor Gubernur Aceh, Selasa (20/10/2026). Rapat tersebut diikuti jajaran pemerintah kabupaten dan kota se-Aceh.

Dek Fadh menegaskan, salah satu hal yang harus dipastikan pemerintah daerah adalah ketersediaan lahan untuk pembangunan rumah. Ia mengingatkan agar pembangunan tidak terkendala hanya karena lahan belum disiapkan ketika proses pengerjaan akan dimulai.

“Untuk masalah rumah ini, 2026–2027 harus siap semua. Tanggung jawab kepala daerah menyediakan lahan. Tahun 2027 harus sudah siap. Jangan sampai rumahnya siap dibangun, tetapi lahannya tidak ada,” kata Dek Fadh.

Berdasarkan pemutakhiran data pemerintah kabupaten dan kota, tercatat sebanyak 402.197 unit rumah mengalami kerusakan akibat bencana. Jumlah itu terdiri atas 50.396 unit rusak berat, 73.097 unit rusak sedang, dan 278.704 unit rusak ringan.

Dari 50.396 rumah rusak berat yang membutuhkan pembangunan baru, sebanyak 18.030 unit akan dibangun secara komunal oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di atas lahan yang disediakan pemerintah. Sementara itu, 32.366 unit lainnya akan dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di atas lahan yang disediakan korban banjir.

Dek Fadh juga mengingatkan bahwa angka kebutuhan rumah masih berpotensi berubah seiring proses verifikasi, validasi, dan pembahasan bersama pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah terus memperbarui data rumah rusak melalui aplikasi Jitupasna agar kebutuhan pembangunan dapat teridentifikasi dengan tepat.

Sementara itu, Kepala Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Wahyu Bintono Hari Bawono, turut meminta dukungan pemerintah daerah untuk memperlancar pembangunan huntap di Aceh.

Ia menyampaikan, sebanyak 50 paket pekerjaan pembangunan huntap di Aceh telah menandatangani kontrak pada tahun 2026. Para pemenang proyek juga telah dikumpulkan di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendapatkan arahan agar pekerjaan dilaksanakan tepat waktu, tepat hasil, dan tepat guna.

Wahyu mengakui pembangunan menghadapi tantangan waktu karena harus mengejar target hingga akhir tahun. Meski demikian, ia berharap hal tersebut tidak menghambat pembangunan huntap komunal.

Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota berkoordinasi secara intensif dengan pelaksana proyek, terutama dalam penyediaan lahan dan perbaikan akses jalan menuju lokasi pembangunan.

Dukungan pemerintah daerah, menurut Wahyu, diperlukan agar seluruh tahapan pembangunan berjalan lancar dan rumah yang dibangun dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak bencana.

Iklan

Berita Terkait

Baca Juga